Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak ia tetap bersinar, dihargai orang atau tidak ia tetap menerangi.
Minggu, 06 Maret 2022
MENJADI KEPALA SEKOLAH, "PINTAR" SAJA TIDAK CUKUP ?
MENJADI KEPALA SEKOLAH,
Rabu, 02 Maret 2022
HARAPAN UNTUK PGRI
HARAPAN UNTUK PGRI
Salah satu kriteria jabatan profesional adalah mempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Guru merupakan salah satu jabatan profesi, seperti halnya dokter. Bagi guru-guru di negara kita, wadah ini telah ada sejak lama yang dinamai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI lahir pada 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI diawali dengan adanya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Empat misi utama PGRI, yaitu: Misi politis/ideologi, Misi persatuan organisatoris, Misi profesi, dan Misi kesejahteraan.
Berbicara tentang PGRI masa kini, sepertinya organisasi ini sedang mengalami sakit, tepatnya sakit stroke. PGRI mengalami krisis fungsi sebagai suatu organisasi yang besar, yang tidak hanya menghimpun para guru, namun juga menjadi tempat para guru untuk �curhat� dan meminta solusi atas keluhan-keluhan yang mereka alami.
Realita ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di suatu daerah, guru harus merelakan sedikit gajinya untuk organisasi ini setiap bulannya. Meskipun hanya sedikit tapi jika dikalikan dengan begitu banyaknya guru yang ada di suatu daerah tersebut setidaknya sudah bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk bimbingan teknis (BIMTEK) mengenai kurikulum atau kegiatan yang mampu menunjang mutu guru. Namun, pada kenyataannya guru teralienasi dengan keadaan ini. Mereka menjadi seperti orang bodoh pada saat ada pembaharuan pembelajaran atau perubahan dalam kurikulum. Katakanlah ketika ada tuntutan untuk membuat perangkat pembelajaran terbaru sesuai dengan perubahan kurikulum, guru-guru tidak tahu apa-apa dikarenakan tidak ada bimbingan sebelumnya. Ketika ada pemeriksaan mereka hanya bisa bilang "kami tidak tahu itu" , apalagi guru-guru yang mengajar di desa-desa mereka tidak tahu tentang hal ini.
PGRI juga terbukti tidak mampu mengakomodir para guru yang terdiskriminasi akibat situasi-situasi politik yang menjebak mereka, mulai dari kepangkatan mereka dan kecurangan-kecurangan Ujian Nasional yang membuat guru sebagai jabatan profesi semakin terpuruk dan tidak dihargai dimasyarakat. PGRI sampai saat ini masih mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program-program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. PGRI belum banyak merencanakan dan melakukan program kualifikasi guru, atau melakukan penelitian ilmiah tentang masalah-masalah profesional yang dihadapi oleh para guru dewasa ini. Kebanyakna kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan ulang tahun atau kongres PGRI
Organisasi profesional di bidang pendidikan lain yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang saat ini mempunya divisi-divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia (HSPBI), dan lain-lain. Hubungan formal antara organisasi-organisasi ini dengan PGRI masih belum tampak secara nyata sehingga belum didapatkan kerja sama yang saling menunjang dan menguntungkan dalam peningkatan mutu anggotanya. Sebagian anggota PGRI yang sarjana mungkin menjadi anggota salah satu divisi ISPI, tetapi tidak banyak anggota ISPI staf pengajar di LPTK yang juga menjadi anggota PGRI. Namun yang terjadi, kepengurusan organisasi PGRI tak lebih dari kumpulan kepala sekolah yang mengisi struktur keorganisasian PGRI terutama di daerah-daerah.
Agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud, PGRI dan organisasi pendidikan lainnya harus dapat bekerjasama dalam merancang program-program untuk meningkatkan mutu guru dan peserta didik. Khususnya di daerah, hendaknya PGRI lebih produktif dalam urusan peningkatan mutu guru, karena masih banyak guru-guru di daerah yang buta dengan perubahan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan bimbingan teknik (Bimtek) kurikulum untuk para guru. Kemudian Lembaga perguruan tinggi yang melahirkan tenaga-tenaga pendidik juga turut andil bekerjasama dengan PGRI dalam peningkatan mutu tenaga pendidik. Keterlibatkan alumni perguruan tinggi juga diperlukan, yaitu dengan cara menjalin komunikasi dengan perguruan tingginya mengenai hal-hal baru yang berkaitan dengan inovasi dunia pendidikan. Selain itu yang perlu dibenahi dalam struktur keorganisasian PGRI di daerah yang jabatannya banyak diisi oleh para kepala sekolah, sehingga distribusi aspirasi kurang optimal.
Hal yang baru saja dilakukan PGRI dan perlu mendapatkan dukungan yaitu PGRI menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi dalam menangani persoalan yang menimpa guru, pembahasan naskah nota kesepahaman sebaiknya dibahas bentuk kerja sama yang meliputi perlindungan hukum, profesi, dan kenyamanan kerja. Selain itu, pendidikan serta latihan, tukar-menukar informasi, dan sosialisasi kebijakan. Perkara guru mendisiplinkan siswa di sekolah dengan tujuan mendidik sering disalah-artikan sebagai tindak kekerasan. Akibatnya, guru selalu disalahkan dan mudah dipidanakan. Posisi guru sering lemah ketika berhadapan dengan hukum. Saat ini telah dibentuk Dewan Kehormatan Guru PGRI di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, ada juga lembaga konsultasi bantuan hukum PGRI untuk mendampingi guru-guru yang bermasalah secara hukum, baik terkait profesinya maupun persoalan pribadi.
Diharapkan kedepan PGRI sebagai wadah silaturahmi dan berbagi para tenaga pendidik bisa menunjukkan lebih eksistensinya demi kemajuan pendidikan berkualitas di daerah. Sebagaimana diketahui, PGRI sebagai salah satu organisasi profesi yang dilindungi undang-undang, memiliki tanggungjawab moral meningkatkan profesi guru. PGRI memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peran serta guru dalam rangka menuju tujuan pendidikan. PGRI perlu membina guru-guru yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan kurikulum di sekolah agar tidak menjadi guru yang konsumtif kurikulum. Guru yang kreatif akan membawa suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa menjadi bergairah dalam belajar. Guru yang inovatif adalah guru yang selalu mencari hal-hal yang baru dalam proses transfer ilmu dan membentuk karakter. Sehingga, harkat guru sebagai jabatan profesi mendapatkan penghargaan yang tinggi seperti halnya guru-guru yang ada di negara tetangga kita Malaysia yang sebelunya merupakan anak didik bangsa ini.
Purworejo, 2 Maret 2022
Selasa, 15 Februari 2022
MENGUPAS KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
MENGUPAS KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
Kemarin (Jum'at, 11 Februari 2022), baru saja kita menonton peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka mengajar yang diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ramai sekali yang menyaksikan acaranya, dan sampai saat ini terus bertambah jumlahnya di youtube channel kemdikbudristek. Bagi saya secara pribadi, pemaparan beliau sangat bagus, semoga implementasinya juga bagus.
Merdeka Belajar epidose 15 ini bagi saya sangat luar biasa. Sebab mas menteri telah menjawab kegalauan banyak orang selama masa pandemi ini. Terutama para guru dan orang tua murid yang merasa anaknya memerlukan pelayanan khusus di masa pandemi ini. Tentu saja dibutuhkan kurikulum yang berpihak kepada peserta didik. Juga berpihak kepada guru, terutama yang sudah mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar tidak terganggu. Alhamdulillah Mas menteri sudah menyampaikan itu dalam paparannya, sehingga membuat tenang para guru yang kehilangan dan kekurangan jam mengajar.
Hari kemarin, (Jumat 11/02/2022) Mas Menteri Nadiem Makarim telah meluncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Saya ikut menyaksikannya secara langsung di youtube chanel kemdikbudristek. Kemudian menyimak sedikit demi sedikit paparan yang mas menteri sampaikan. Terus terang saya sangat menyukai presentasi beliau yang memukau. Banyak informasi baru yang beliau sampaikan, dan tentu saja ditunggu oleh masyarakat berpengetahuan.
Studi-studi nasional maupun internasional, salah satunya Program for Internasional Student Assessment, menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada dibawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Setelah pandemi, krisis belajar ini menjadi semakin parah. Kalau kita tidak turun tangan langsung, akan banyak anak yang learning loss. Itulah yang sama-sama kita khawatirkan.
Pertama, Kurikulum Merdeka disusun untuk mengatasi krisis pembelajaran (learning loss)
Salah satu program cepat tanggap kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam menangani pandemi adalah membuat Kurikulum Darurat dengan memangkas materi kurikulum 2013 sampai ke materi esensial saja. Ketika ditawarkan ke sekolah-sekolah, sekitar 31,5% sekolah mengadopsi Kurikulum Darurat ini, dan hasilnya sangat menggembirakan. Sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat lebih sedikit mengalami learning loss daripada sekolah yang tetap full menggunakan Kurikulum 2013. Data lengkapnya bisa dibaca di Naskah Akademik. Kurikulum Merdeka adalah penyempurnaan dari kurikulum darurat ini. Krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran
Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan (learning loss). Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar.
(Diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 Kab/ Kota di 4 provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021)
Kedua, Tidak ada paksaan dalam penerapan kurikulum merdeka
Sekolah boleh memilih salah satu dari tiga kurikulum sesuai kesiapannya: tetap pakai Kurikulum 2013, memakai Kurikulum Darurat, atau mencoba Kurikulum Merdeka (boleh secara bertahap). Kepala sekolah dipersilahkan untuk memilih kurikulum yang tepat dan cocok dengan berdiskusi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta Kepala Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing.
Ketiga, Keunggulan Kurikulum Merdeka
Lebih sederhana dan mendalam. Materinya lebih sedikit, hanya yang esensial, sehingga murid dan guru bisa punya kemewahan waktu untuk mendalami suatu tema. Lebih merdeka
Tidak ada peminatan di level SMA, murid-murid bisa memilih mata pelajaran sendiri. Guru-guru bisa mengajar sesuai capaian peserta didik (capaian pembelajaran dihitung per fase, bukan per tahun). Sekolah boleh mengembangkan kurikulum sendiri sesuai karakteristik sekolah dan siswa.
Lebih relevan dan interaktif. Karena materi lebih sedikit, ada waktu untuk pembelajaran berbasis projek, dengan tujuan mengasah satu atau beberapa karakter di profil pelajar pancasila (berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri). Dua puluh persen dari jam pelajaran digunakan untuk projek-projek aktual lintas mata pelajaran, misalnya tentang climate change, kebencanaan, krisis kesehatan, isu toleransi, dan lain lain.
Keempat, Dukungan penerapan Kurikulum Merdeka
Kemdikbud menyediakan perangkat ajar : buku teks, modul, dan lain lain. Kemdikbud menyediakan pelatihan guru. Ada jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru.
Kelima, Platform Merdeka Mengajar
Selain itu, penerapan Kurikulum Merdeka juga didukung oleh Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Sebuah platform untuk guru untuk memudahkan guru dalam : mengajar, belajar, dan berkarya. Sampai sekarang sudah tersedia 2000 perangkat ajar (tool kit) untuk mengajar, video-video inspirasi, dan video pelatihan guru yang bisa ditonton secara mandiri, dan asesmen diagnostik untuk mengases level pemahaman peserta didik agar guru bisa mengajar sesuai kemampuan anak (teaching at the right level).
Begitulah SEDIKIT kupasan penting dari apa yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin. Semoga bermanfaat untuk pembaca yang ingin tahu lebih jauh tentang Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan. Kita berharap anak-anak Indonesia terlayani dengan baik sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah.
Pak HIM
KS Blogger Indonesia
Minggu, 13 Februari 2022
CURHATAN SEORANG GURU PENGGERAK
CURHATAN SEORANG GURU PENGGERAK
KS blogger Indonesia
Kamis, 10 Februari 2022
GETTING OLD or GROWING OLD
GETTING OLD or GROWING OLD
RED CARPET FOR MOVER TEACHERS
RED CARPET FOR MOVER TEACHERS
(Karpet Merah Untuk Guru Penggerak)
Minggu, 06 Februari 2022
INDEPENDENT CURRICULUM
INDEPENDENT CURRICULUM
Kepala SMP Negeri 40 Purworejo
Sebagai makhluk pembelajar, seseorang makin matang sejalan dengan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi.
Tujuan pembelajaran, menguasai hal baru dan yang menjadi pusat perhatian mencari strategi belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu tak berhubungan dengan kecerdasan murid. Ini berarti strategi yang tepat belum ditemukan. Teruslah mencari (Carol S Dweck: 2000).
HIMAWAN SUSRIJADI, S.Pd.,M.Pd.
GURU PERLU AKTIF BERLITERASI Oleh : HIMAWAN SUSRIJADI, S.Pd.,M.Pd. Kepala SMP Negeri 12 Purworejo KURIKULUM Merdeka adalah kurikulum denga...
-
MENJADI KEPALA SEKOLAH, "PINTAR" SAJA TIDAK CUKUP ? Oleh : Himawan Susrijadi, S.Pd.,M.Pd. Kepala SMP Negeri 40 Purworejo Secara...
-
PROGRAM RE-GROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI Oleh : Himawan Susrijadi, S.Pd.,M.Pd. Pemerhati Pendidikan “Tulisan ini dimaksud...
-
MENGUPAS KURIKULUM MERDEKA BELAJAR Kemarin (Jum'at, 11 Februari 2022), baru saja kita menonton peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform...